Buletin Klien: Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019
Semangat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara Republik Indonesia yang dinamis dan ekspansif, mendorong diterbitkannya Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU No. 3), pada tanggal 2 Oktober 2019.
Peraturan KPPU No. 3 memiliki beberapa implikasi signifikan terhadap para pelaku usaha di Indonesia yang penting untuk dikaji lebih lanjut, yaitu:
(i) perluasan definisi pengambilalihan yang kini tidak hanya mencakup pengambilalihan saham namun juga pengambilalihan aset suatu perusahaan, serta
(ii) kewajiban pelaporan kepada KPPU atas transaksi penggabungan dan pengambilalihan yang memenuhi batas nilai tertentu dan terjadi di luar negeri.
Analisis kami terhadap dampak dari Peraturan ini dapat diakses di: Buletin Klien Peraturan KPPU 3 2019
__________________________________________________________________________________________________________________
NEW REGULATION ON THE NOTIFICATION OF MERGER AND ACQUISITION TRANSACTIONS: MATERIAL IMPLICATIONS FOR ASSETS PURCHASE AND CROSS-BORDER M&A TRANSACTIONS
In line with the goal of the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) of creating fair business competition to support the dynamic and expansive economic growth of the Republic of Indonesia, KPPU recently issued KPPU Regulation No. 3 of 2019 on the Evaluation of Merger or Consolidation of Business Entities, or the Acquisition of Company Shares Which May Cause Monopolistic Practices and/or Unfair Business Competition (KPPU Regulation No. 3) on 2 October 2019.
KPPU Regulation No. 3 might have significant implications for Indonesian business actors, such as:
(i) the broadened definition of acquisition which now covers both shares and assets acquisition, and
(ii) the obligation to notify KPPU on merger and acquisition transactions that occur outside the territory of the Republic of Indonesia as long as they meet the value threshold determined by KPPU.
Please see our newsletter on this regulation here.